Telaah Realisasi Otonomi Daerah Sebagai Up[aya memperkuat Basis EKonomi Lokal


Abstraksi 

Problematika bangsa sampai saat ini yang belum selesai adalah pengentasan masyarakat dari garis kemiskinan. Kebijakan apapun yang dikeluarkan pemerintah selalu terkesan mandul dalam tataran realisasi. Belum lagi kebijakan tersebut berat sebelah atau tidak memperhatikan rakyat secara langsung. Maka tidak lain yang terjadi adalah rakyat miskin semakin termarjinalkan dan jauh dari harapan untuk bisa menikmati hidup lebih leluasa (Baca; Merdeka). Semenjak Krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia tahun 1997-1998 semakin memperburuk perekonomian bangsa. Sektor ekonomi nasional terguncang dan semakin kehilangan arah. Karena itu perlu pembenahan dalam segala lini kehidupan. Dalam sektor ekonomi tentu perlu dikembangkan sebuah pemberdayaan ekonomi rakyat atau ekonomi berbasis kerakyatan. Dengan demikian yang berperan dalam alur ekonomi bukanlah kekuasaan mutlak penguasa, akan tetapi rakyatlah yang seharusnya berperan sebagaimana mestinya.

Pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai sejak tanggal 1 Januari 2001, telah membawa implikasi yang luas dan serius. Otonomi Daerah merupakan fenomena politis yang menjadikan penyelenggaraan Pemerintahan yang sentralistik birokratis ke arah desentralistik partisipatoris. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi penuh, luas dan bertanggung jawab pada Daerah Kabupaten dan Kota. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat, menumbuhkan semangat demokratisasi dan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan, dan lebih jauh diharapkan akan menjamin tercapainya keseimbangan kewenangan dan tanggung jawab antara pusat dan daerah.

Dengan mengacu pada kedua UU tersebut maka kebijakan daerah tidak lagi bersifat “given” dan “uniform” (selalu menerima dan seragam) dari Pemerintah Pusat, namun justru Pemerintah Daerah yang mesti mengambil inisiatif dalam merumuskan kebijakan daerah yang sesuai dengan aspirasi, potensi dan sosio-kultural masyarakat setempat. UU ini juga membuka jalan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik (good governance) di satu pihak dan pemberdayaan ekonomi rakyat di pihak lain. Karena dengan otonomi, Pemerintahan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan yang memadai untuk mengembangkan program-program pembangunan berbasis masyarakat (ekonomi rakyat). Jika selama ini program-program pemberdayaan ekonomi rakyat seperti IDT didisain dari pusat, tanpa daerah memiliki kewenangan untuk “berkreasi”, sekaranglah saatnya pemerintah daerah kabupaten/kota menunjukkan kemampuannya. Hal ini merupakan sebuah Tantangan, bahwa daerah mampu mendisain dan melaksanakan program yang sesuai dengan kondisi lokal dan semestinya pemerintah daerah merespon positif dan menyikapinya dengan serius dan penuh tanggungjawab.

Otonomi Daerah sebagai sebuah upaya pengentasan kemiskinan

Batas ukur kemiskinan tiap daerah di Indonesia tentu berbeda-beda. Bagaimana pengukuran terhadap taraf kemiskinan masyarakatpun tentu berbeda. Hal ini mungkin menjadi kesulitan bagi pemerintah dalam menentukan daerah mana yang benar-benar dalam kondisi miskin dan daerah mana yang telah terentaskan dari kemiskinan. Tapi disisi lain timbul pertanyaan apakah pemerintah memang telah melakukan kinerjanya semaksimal mungkin. Disinilah masyarakat selalu tertutup akses informasinya untuk dapat mengetahui sejauh mana pemerintah telah bekerja terlebih kinerja pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Hal ini tidak hanya terjadi di pemerintah pusat namun juga pemerintahan daerah di bawahnya yaitu kabupaten, kecamatan dan desa. Salah satu sebabnya adalah selain tidak/belum adanya kesamaan persepsi dari dinas-dinas di pemerintah daerah juga dipengaruhi oleh peranan pemerintah pusat yang masih sangat besar. Selama ini sulit ditemukan publikasi dari pemerintah daerah untuk konsumsi masyarakat umum menyangkut permasalahan kinerja pembangunan yang ada di daerah. Berbagai laporan tebal yang disusun instansi-instansi pemerintah daerah lebih ditujukan untuk memenuhi tuntutan “administratif” dari pusat sebagai “laporan kepada atasan”, dan bukan untuk masyarakat daerah sendiri. Dengan kata lain justru pemerintah tidak memberikan tanggungjawabnya kepada rakyat yang merupakan tempat asalnya.

Dapatlah dipahami bahwa salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Di sisi lain, masalah kemiskinan yang dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya daerah yang makanan pokonya jagung dengan daerah yang makanan pokonya beras tentu mempunyai taraf kemiskinan yang berbeda. Paradigma penanggulangan kemiskinan pada era otonomi daerah saat ini adalah bahwa kebijakan atau program anti kemiskinan akan dapat berhasil apabila “kaum miskin menjadi aktor utama dalam perang melawan kemiskinan” (HS.Dillon: 2001). Untuk membantu kaum miskin keluar dari lingkaran kemiskinan dibutuhkan kepedulian, komit-men, kebijaksanaan, orga­nisasi, dan program yang tepat. Diperlukan pula sikap yang tidak memper­lakukan orang miskin sebagai obyek, tetapi sebagai subyek. “Orang miskin bukan orang yang tidak memiliki apa-apa, melainkan orang yang memiliki sesuatu, walaupun serba seadanya” (Mubyarto: 2001).

Pola otonomi yang disepakati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih mengalami kesimpangsiuran, namun desentralisasi dan otonomi daerah sebenarnya telah mulai berjalan. Daerah-daerah dan desa-desa sudah banyak yang dengan rasa percaya diri yang tinggi mengeluarkan Perda/Perdes, semuanya disesuaikan dengan kebutuhan, aspirasi masyarakat setempat, tuntutan-tuntutan, serta prioritas-prioritas yang ada di lingkungan mereka. Banyak daerah sudah mengeluarkan Perda tentang pembentukan BPD (Badan Perwakilan Desa), dan bahkan sudah melakukan pemilihan serta melantik anggota-anggotanya. Di beberapa daerah lain, karena bukan menjadi prioritas atau dianggap tidak diperlukan, ada yang belum memilih anggota BPD termasuk belum membuat Perda/ Perdesnya. Dalam era otonomi daerah tidak ada lagi “penyeragaman”, kecuali untuk bidang-bidang tertentu seperti bidang pendidikan, yang mengharuskan setiap daerah membuat Perda dan sekaligus melaksanakannya. Dengan demikian potensi tumbuh dan berkembangnya suatu daerah sangat dimungkinkan.

Salah satu tujuan diberlakukannya otonomi daerah adalah untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan tentang hal-hal yang menyangkut diri mereka. Kewenangan yang lebih besar diberikan kepada pemerintah propinsi, kabupaten maupun desa, agar lembaga-lembaga ini lebih kreatif menyusun berbagai program pembangunan daerah sesuai potensi daerahnya masing-masing. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa pemerintah di daerah lebih mengetahui potensi dan aspirasi yang dimiliki daerahnya. Dengan kedekatan ini diharapkan produk kebijaksanaan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat setempat.

Seiring dengan jiwa dan semangat otonomi daerah, dan kenyataan bahwa pemerintah daerah lebih mengetahui potensi daerahnya masing-masing, diperlukan re-orientasi peran baik pemerintah pusat, daerah, maupun desa dalam program-program penanggulangan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan pada era otonomi daerah harus lebih mengandalkan kreativitas dan prakarsa daerah dan masyarakat di daerah. Pemerintah pusat yang sebelumnya sangat dominan, harus berubah menjadi sekedar fasilitator yang siap menampung dan melaksanakan keluh kesah masyarakat, terlebih lagi masalah ekonomi yang merupakan kekuatan dasar untuk membangun masyarakat menuju keperadaban yang lebih maju.

Realisasi otonomi daerah sebagi bentuk akuntabilitas Pemerintah Daerah
Otonomi daerah apabila bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, tentu akan mempunyai implikasi posiitif bagi perekonomian. Bagaimana tidak?, otonomi daerah mengidealkan sebuah ekonomi yang berbasiskan kerakyatan. Oleh karena itu pelaksanaannya haruslah memihak rakyat, kaum miskin yang selalu terpinggirkan. adanya sebuah pemberdayaan yang menekankan adanya otonomi komunitas dalam pengambilan keputusan, kemandirian dan keswadayaan lokal, demokrasi dan belajar dari pengalaman sejarah. Maka yang sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah esensi dari pelaksanaan otonomi daerah tersebut, yaitu adanya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perubahan masyarakatnya. Partisipasi mampu terwujud jika terdapat pranata sosial di tingkat komunitas yang mampu menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Tanpa adanya pranata sosial dan politik di tingkat komunitas, kelurahan, kecamatan dan kabupaten yang mampu memberikan rakyat akses ke pengambilan keputusan, yang akan diuntungkan hanyalah kalangan bisnis dan kalangan menengah pedesaan serta perkotaan. Kebijakan top down yang didisain untuk menolong rakyat tidak bisa dikatakan mempromosikan perekonomian rakyat karena tidak ada jaminan bahwa rakyatlah yang akan menikmati keuntungannya. Untuk mewujudkan ekonomi rakyat berdaya, yang pertama-tama harus dilakukan adalah memfasilitasi terbentuknya pranata sosial yang memungkinkan rakyat ikut serta dalam pengambilan keputusan di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Apabila ada pranata sosial yang memungkinkan rakyat untuk merumuskan kebutuhan pembangunan mereka dan memetakan potensi serta hambatan yang mereka hadapi dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan mereka, pemerataan kesempatan berusaha akan dengan sendirinya mulai tercipta.

Namun seideal apapun harapan bangsa, selalu saja dalam praksisnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Ditingkatan operasional kadang lebih membuka peluang bagi kaum menengah keatas untuk lebih merasakan dampak positifnya. Hal ini menjadi sebuah pembacaan bagi kita bersama bahwa hal ini terjadi karena justru struktur kelembagaan politik dimasyarakat memang belum beres. Dimana struktur kelembagaan politik dari tingkat atas sampai bawah tidak berjalan sesuai dengan kebutuhan rakyatnya. Karena tidak lain aktor-aktor yang berperan tidak mempunyai kesadaran sosial yang tinggi. Yang terjadi para kalangan elit atau kaum menengah keatas yang bisa mengakses informasi dan tentu juga mengakses sekian kebijakan pemerintah yang hanya menguntungkan salah satu fihak. Karena sudah tidak tabu lagi, kongkalikong antara pemerintah dengan kalangan elit guna saling melanggengkan struktur kekuasaannya masing-masing. Lalu dimanakah rakyat kecil? Rakyat kecil selalu saja tetap terpinggirkan. Terlebih lagi sekarang ini nalar korup penguasa telah menjangkit elemen pemerintah dari tingkat atas sampai tingkat bawah sekalipun, RT misalnya. Kalau membicarakan hal ini sepertinya kita membuka borok kita sendiri. Tapi memang inilah kenyataan yang berbicara.

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan tentu meniscayakan restrukturisasi kelembagaan politik dari tingkat kabupaten sampai ketingkat kecamatan dan kelurahan. Perlu diciptakannya sebuah iklim politik yang kondusif bagi pengembangan perekonomian masyarakat. Tekanan dari masyarakat tentu sangat diibutuhkan. Birokrasi yang kerjanya hanya ingin menguntungkan diri sendiri ataupun golongannya perlu segera dikritik dan dibumi hanguskan (baca;restrukturisasi). Dan tentu perlu adanya sebuah konsep baru dalam menjalankan mekanisme pemerintahan yang lebih memihak dan memberdayakan rakyat, terutama rakyat kecil (wong cilik).

Kesimpulan
Keharmonisan semua elemen dalam pelaksanaan otonomi daerah tentu sangat diperlukan. Pertumbuhan ekonomi rakyat memerlukan perhatian, dukungan, dan kepercayaan dari pemerintah agar mampu berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dalam hal ini tidaklah selalu “uang” yang diperlukan, dan kalaupun harus dalam bentuk “uang” kebutuhan mereka jelas berbeda-beda. Hal ini yang penting mendapatkan perhatian. Untuk mengetahui kebutuhan yang berbeda dan beraneka ragam tersebut, mereka mutlak dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Selain menjamin kesesuaian “program” dengan “kebutuhan”, pelibatan masyarakat juga merupakan wujud dari pemberdayaan. Mereka diberi peluang, diberi akses untuk mampu memilih dan mengambil keputusan untuk dirinya sendiri.

Problem bagi kita sebagai bagian dari masyarakat adalah turut sertanya membangun sensitifitas masyarakat dan pemerintah dalam pengelolaan ekonomi yang berbasiskan kerakyatan. Melakukan upaya kontrol pada birokrasi yang mementingkan kepentingan diri sendiri dan golongan, yang mana tidak ada keberpihakan kepada rakyat kecil. Terlebih kita ketahui bersama potensi wisata yang dimiliki di kabupaten magelang yang merupakan lahan basah bagi pemerintah daerah. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah daerah telah melakukan kinerja pemerintahan yang memperhatikan dan memberdayakan masyarakat kecil????. Dipelosok kota ataupun desa masih banyak dijumpai kemiskinan karena hasil budidaya pertanian yang kian hari kian terpuruk. Apakah pemerintah pernah memikirkan hal tersebut. Dimanakah pemerintah yang seharusnya berjabat tangan dan memeluk erat rakyatnya?????. Semoga menjadi bahan renungan kita bersama yang akan melahirkan gerakan riil demi kemajuan dan kemaslahatan masyarakat. Amin.

§ Makalah disampaikan dalam kajian diskusi ramadlan Keluarga Mahasiswa Magelang (KARISMA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Hari Rabu Tanggal 12 Oktober 2005
Y Adalah mahasiswa Fakultas Tarbiyah Jurusan PAI, aktif di berbagai forum diskusi kajian Budaya dan sosial kemasyarakatan dan salah satu warga KARISMA angkatan 2003

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tentang EduFast Edutainment

EduFast Edutainment adalah lembaga pelatihan, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang berfokus pada bidang pendidikan.
EduFast Edutainment membuka peluang bagi seluruh instansi pendidikan dan umum untuk bersinergi dalam berbagai macam pelatihan dan workshop.

Informasi Training EduFast:

Hp/Wa: 081802669773

Email: sholehfasthea@gmail.com

Fb: EduFast Edutainment